RajaBackLink.com

Kritik Keras PPKM Darurat, GMNI Banyuwangi: Perlu di Evaluasi Ulang Agar Tidak Menyengsarakan Rakyat

  • Bagikan
Promo Kosmetik Murah di Shopee

Dana Wijaya Ketua DPC GMNI Banyuwangi


Laros Media – 
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Pemkab Banyuwangi) dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang, mendapat kritikan keras dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi, Dana Wijaya menjelaskan bahwa kebijakan selama PPKM berbanding terbalik dengan harapan masyarakat. 

Masyarakat semakin stres, resah, dan bingung karena pekerjaan dan pendapatan mereka sangat terdampak akibat kebijakan tersebut.

Seharusnya, kebijakan yang dikeluarkan harus diimbangi dengan toleransi terhadap masyarakat dan perlu ada evaluasi agar tidak berdampak negatif kepada masyarakat kecil.

Baca Juga Rapat Koordinasi Pemkab Jember Bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut dalam Progres Penerapan PPKM Darurat

“Pembatasan segala kegiatan harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menopang keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, jangan justru kebijakan merugikan atau menyengsarakan masyarakat kecil,” kata Dana kepada Laros Media  Jumat 16 Juli 2021.

Menurut dia, selama PPKM Darurat aktivitas masyarakat dibatasi dengan ketat, sehingga banyak pekerjaan dan pendapatan masyarakat seperti pedagang kaki lima, buruh pabrik yang terganggu akibat kebijakan tersebut.

“Enak jadi pegawai negeri kerja dirumah tetap dapat bulanan dan bisa menikmati PPKMdengan hikmat dengan keluarga dirumah masing-masing,” ungkapnya.

Kebijakan yang sudah diberlakukan pemerintah sejak 3 Juli, hingga saat ini tidak dibarengi dengan kebijakan yang memihak terhadap masyarakat kecil. Kebijakan mematikan lampu-lampu jalan sangat berdampak dan membahayakan pengendara motor.

Baca Juga Pertemuan Bupati Jember Dalam Sosialisasi PPKM Darurat Bersama 190 Pelaku Usaha di Pendopo Wahyawibawagraha

“Dampak yang diakibatkan dari aturan mematikan lampu jalan sangat menggangu lalu lintas, bahkan dampak dari salah satu kebijakan tersebut menimbulkan hilangnya nyawa pengendara sepeda motor. Untuk itu, kebijakan dan aturan selama PPKMDarurat ini perlu dievaluasi agar masyarakat tidak resah, pikiran tenang agar Imun tubuh tetap terjaga,” ujarnya.

Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat dengan harapan angka penyebaran dan penularan Covid-19 bisa ditekan. 

Namun, disisi lain penerapan kebijakan ini sangat berimbas terhadap pendapatan perekonomian sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. 

Menurut UU Karantina Kesehatan nomor 6 Tahun 2018, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Baca Juga Demi Hadapi Pandemi Covid 19, Pemkab Banyuwangi Rekrut Relawan Tenaga Kesehatan Baru

“Sampai detik ini belum ada pemenuhan kebutuhan yang turun kepada masyarakat di wilayah-wilayah karantina,” tegas Dana.

DPC GMNI Kabupaten Banyuwangi meminta kepada semua pihak untuk mengevaluasi kebijakan selama PPKM Darurat diberlakukan. 

Pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 harus didukung, namun pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek lain agar kehidupan dalam masyarakat tetap berjalan, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang diberlakukan.

“Kami berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan terkait PPKM. Pemda Banyuwangi sendiri, juga jangan asal menurunkan aturan diatasnya karena kembali harus di korelasikan dengan keadaan yang ada di Banyuwangi sesuai dengan kearifan dan kultur yang ada,” pungkasnya.

Baca Juga Bupati Jember Beri Teguran Pemilik Kafe yang Tetap Buka di Masa PPKM Darurat


***

Editor : Dena Wiliyam

  • Bagikan